PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan
nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena
itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan
sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan
otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah
Tingkat II;
c. bahwa Undang-undang Nomor 11 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang
Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta peraturan perundang-
undangan dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah dan
retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat
menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-
Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Daerah Tingkat II;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga,
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau
pemotong pajak tertentu;
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditentukan
lain;
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak
atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk Melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari
pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak , atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir;
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi
tertentu;
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke
tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
PAJAK
Bagian Pertama
Jenis, Bagi Hasil, Tarif, dan Tata Cara Penghitungan Pajak
Pasal 2
(1) Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
(2) Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :
a. Pajak Hotel dan Restoran;
b. Pajak Hiburan;
c. Pajak Reklame;
d. Pajak Penerangan Jalan;
e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
(3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan
ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
b. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
c. potensinya memadai;
d. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
e. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
f. menjaga kelestarian lingkungan.
(4) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat II
setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 3
(1) Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar :
a. Pajak Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen);
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
d. Pajak Hotel dan Restoran 10% (sepuluh Persen);
e. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
f. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
g. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh Persen);
h. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
i. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
(2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan seragam
diseluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Taraf pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak.
Bagian Kedua
Peraturan Daerah Tentang Pajak.
Pasal 4
(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
a. nama, objek, subjek pajak;
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
c. wilayah pemungutan;
d. masa pajak;
e. penetapan.
f. tata cara pembayaran dan penagihan;
g. kedaluarsa;
h. sanksi administrasi;
i. tanggal mulai berlakunya.
(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :
a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak
dan/atau sanksinya;
b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa;
c. azas timbal balik.
Pasal 5
(1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan mengesahkan, menolak untuk
mengesahkan, atau meminta penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan terlebih dahulu
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
(3) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperpanjang 3 (tiga)
bulan lagi, dengan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
(4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
lewat, Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan Daerah tersebut dianggap telah
disahkan, berlaku, dan dapat dilaksanakan.
(5) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan atau meminta
untuk menyempurnakan Peraturan Daerah yang telah atau dianggap telah disahkan apabila Peraturan
Daerah tersebut dikemudian hari ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan, permintaan untuk
penyempurnaan, dan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4),
dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan
Pasal 6
Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
Pasal 7
(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak
Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
(4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
Pasal 8
(1) Tatacara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2) Tatacara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 9
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat
menerbitkan :
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar;
2) apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala Daerah
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
3) apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan.
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang.
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
Pasal 10
(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui
Surat Tagihan Pajak Daerah.
Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 11
(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
(2) Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan.
(4) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak
diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 12
(1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Bagian Kelima
Keberatan dan Banding
Pasal 13
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang berlaku.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal
pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 14
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak,
atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 15
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dari surat keputusan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak.
Pasal 16
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Bagian Keenam
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Pasal 17
(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
(2) Kepala Daerah dapat :
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
(3) Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB III
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Objek dan Golongan Retribusi
Pasal 18
(1) Objek retribusi terdiri dari :
a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha;
c. Perizinan Tertentu.
(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan :
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha;
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(3) Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 19
Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek retribusi.
Bagian Kedua
Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 20
Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :
a. Tingkat penggunaan jasa;
b. Tarif retribusi.
Pasal 21
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :
a. untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek
keadilan ;
b. untuk Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak ;
c. untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan
biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Pasal 22
Cara perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta prinsip dan sasaran
penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Bagian Ketiga
Peraturan Daerah Tentang Retribusi
Pasal 24
(1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
a. nama,objek, dan subjek retribusi ;
b. golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan ;
d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ;
e. struktur dan besarnya tarif retribusi ;
f. wilayah pemungutan ;
g. tatacara pemungutan ;
h. sanksi administrasi;
i. tatacara penagihan ;
j. tanggal mulai berlakunya.
(4) Peraturan Daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai :
a. masa retribusi ;
b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok
retribusi dan/atau sanksinya ;
c. tatacara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
Pasal 25
(1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan mengesahkan, menolak untuk
mengesahkan, atau meminta penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
(2) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan terlebih dahulu
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
(3) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperpanjang 3 (tiga)
bulan lagi, dengan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
(4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
lewat, Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan Daerah tersebut dianggap telah
disahkan berlaku, dan dapat dilaksanakan.
(5) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan atau meminta
untuk menyempurnakan Peraturan Daerah yang telah atau dianggap telah disahkan apabila Peraturan
Daerah tersebut dikemudian hari ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan, permintaan untuk
penyempurnaan, dan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4),
dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan
Pasal 26
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Pasal 27
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang
dipersamakan.
(2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah.
Bagian Kelima
Keberatan
Pasal 28
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan
Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.
Pasal 29
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak,
atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 30
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala
Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau
retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu
2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
(8) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB V
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 31
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau :
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
Pasal 32
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
Pasal 33
Pedoman tatacara penghapusan piutang pajak dan retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 34
(1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.
(2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pembukuan diatur oleh Menteri
Dalam Negeri.
Pasal 35
(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi.
(2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya
dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang ;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Tatacara pemeriksaan pajak dan retribusi diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 36
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya
untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan, daerah, kecuali sebagai saksi atau
saksi ahli dalam sidang pengadilan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
(3) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada
pihak yang ditunjuknya.
(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan
hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi
izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau
nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan /atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
Pasal 38
Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
Pasal 39
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
Pasal 40
(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima
Juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
(4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 41
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penerimaan negara.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 42
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas ;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan
retribusi ;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;
g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
(1) Peraturan Daerah tentang Pajak yang telah ada dan yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ada dan yang terkait dalam Pasal 18 ayat (3),
masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-
undang ini.
(2) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang yang
terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf c yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dinyatakan berlaku paling lama
3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.
(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang yang terkait
dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b dan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dinyatakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak
berlakunya Undang-undang ini.
(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.
Pasal 44
Pajak dan Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (2) dan ayat (3) sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih
dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Dengan berlakunya Undang-undang ini ,dinyatakan tidak berlaku :
1. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 718 sebagaimana telah
ditambah dan diubah dengan Staatsblad Tahun 1939 Nomor 226 dan Staatsblad Tahun 1949 Nomor
376, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 dalam Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1857 ) ;
2. Ordonansi Pajak Potong 1936 ( Staatsblad Tahun 1936 Nomor 671 ) sebagaimana telah ditambah dan
diubah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 317 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio sebagaimana telah ditambah dan diubah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Drt. Tahun 1957, Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1402 ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I sebagaimana telah ditambah dan
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1402) ;
5. Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang
Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya
Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1442) ;
6. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287 ) ;
7. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288 ) ;
8. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1345) sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 87 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1692 ) ;
9. Undang-undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1911);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861).
Pasal 46
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 41
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UMUM
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa penetapan belanja mengenai hak
rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat,
seperti pajak dan lain-lain, harus ditempatkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat, oleh karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada
Undang-undang.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan
Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu
mengatur dan mengurus Rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah
berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan
menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan
dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang ini, maka Undang-undang ini
menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah
dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk
menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi .
Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang selama ini berlaku
telah menyebabkan daerah berpeluang untuk memungut banyak jenis pajak, beberapa diantaranya mempunyai
biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya dan atau hasilnya tidak memadai. Disamping
itu, terdapat beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut daerah karena tumpang tindih dengan
pajak lain dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis objek yang sama, menghambat efisiensi alokasi sumber
ekonomi , bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi bersifat retribusi.
Pungutan retribusi yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah menunjukkan beberapa kelemahan, seperti :
a. hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah :
b. biaya pemungutannya relatif tinggi ;
c. kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur, dan
besarnya tarif ;
d. adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak
dikaitkan secara langsung dengan jasa pelayanan Pemerintah Daerah kepada Pembayar Retribusi ;
e. adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum
dan kelestarian lingkungan;
f. adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang sama .
Untuk itu, jenis-jenis retribusi perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu, agar memudahkan penerapan
prinsip dasar retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan
dan jasa yang diberikan Pemerintah Daerah .
Dewasa ini besarnya penerimaan Daerah Tingkat I yang berasal dari pajak dan retribusi cukup memadai,
sedangkan penerimaan Daerah Tingkat II dari pajak dan retribusi masih relatif kecil. Keadaan ini kurang
mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah
Tingkat II. Oleh karena itu, perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan
retribusi yang potensial dan yang mencerminkan kegiatan ekonomi daerah . Sebagai salah satu upaya dalam
meningkatkan penerimaan Daerah Tingkat II tersebut, diperkenalkan adanya jenis pajak baru, yaitu Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dibagi hasilkan dengan Daerah Tingkat I dengan imbangan sebagian
besar untuk Daerah Tingkat II. Pajak ini dianggap sangat baik ditinjau dari segi potensinya karena konsumsi
bahan bakar kendaraan bermotor cukup besar dan setiap tahun selalu meningkat . Konsumsi bahan bakar
kendaran bermotor tersebut mencerminkan kegiatan ekonomi daerah dan erat kaitannya dengan produk
domestik regional bruto, pembangunan dan pemeliharaan jalan sehubungan dengan banyaknya kendaraan
bermotor pengguna jalan.
Dalam rangka menata kembali beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak serta untuk lebih
memberi perhatian pada pelestarian lingkungan, maka dalam undang-undang Retribusi Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan dinyatakan masing-masing menjadi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Kedua jenis pajak tersebut merupakan Pajak
Daerah Tingkat II, dengan pertimbangan untuk lebih memperkuat upaya peningkatan penerimaan Daerah
Tingkat II dan Mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat
pada Daerah Tingkat II.
Dewasa ini pengadministrasian beberapa jenis pajak dan retribusi belum dilakukan dengan baik sehingga
realisasi penerimaannya lebih kecil dari yang semestinya. Dalam Undang-undang ini usaha perbaikan
administrasi guna peningkatan efektifitas dan efisiensi pemungutan dalam rangka peningkatan penerimaan
daerah cukup mendapat perhatian.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan
memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem
administrasi perpajakan daerah dan retribusi sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional,
mengklasifikasikan retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.
Dalam rangka penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, Undang-undang ini menetapkan jenis-jenis pajak dan
retribusi yang dapat dipungut Daerah. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan
daerah dari sumber pajak dan retribusi, mengingat penetapan pajak dan retribusi yang dapat dipungut Daerah
berdasarkan Undang-undang ini didasarkan, antara lain, pada potensinya yang cukup besar. Dengan
penyederhanaan ini, sekaligus Daerah diharapkan mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari
pajak dan retribusi yang kurang potensial, tetapi saat ini masih dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu,
Pemerintah Daerah diharapkan untuk menitikberatkan perhatiannya pada jenis-jenis pajak dan retribusi yang
potensinya besarnya.
Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya
merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat
memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus
dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini harus dilakukan secara terus-menerus,
terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah tersebut saling
melengkapi.
Dalam sistem dan struktur perpajakan daerah dan retribusi yang lama, dasar hukum pemungutannya diatur
dalam berbagai undang-undang/ordonansi, antara lain :
a. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934;
b. Ordonansi Pajak Potong 1936;
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio;
d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I;
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-
Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
f. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
g. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
h. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
i. Undang-undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
j. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara, Bea Balik Nama
Kendaraan, Pajak Bangsa Asing, dan Pajak Radio kepada Daerah.
Peraturan perundangan-undangan yang lama tersebut didasarkan pada situasi dan kondisi pada waktu itu yang
sudah sangat berbeda dengan keadaan sekarang, dengan kemajuan di berbagai bidang dan lebih-lebih lagi
peraturan perundangan-undangan tersebut tidak mungkin dapat menampung ataupun mengantisipasi
perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa yang akan datang. Penyederhanaan ini juga
dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat memahami dan mematuhi peraturan perundangan-undangan
sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.
Dalam pembentukan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini , diperhatikan, diacu, dan
dikaitkan dengan Undang-undang lainnya, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3566)
3. Undan-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684)
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Undang-undang ini. Dengan adanya
pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah
pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik Wajib
Pajak maupun Wajib Retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan
dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-
istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang perpajakan daerah dan
retribusi.
Pasal 2
Ayat (1)
Jenis-jenis pajak Daerah Tingkat I ditetapkan sebanyak 3 (tiga) jenis pajak. Walaupun demikian
Daerah Tingkat I dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah
ditetapkan bagi Daerah Tingkat I tersebut, apabila potensi pajak didaerah tersebut dipandang
kurang memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan Daerah Tingkat I tetapi tidak
terbagi dalam Daerah Tingkat II, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka jenis pajak yang
dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Tingkat I dan pajak untuk Daerah
Tingkat II.
huruf a
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau
lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
Huruf b
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha.
Huruf c
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang
disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
Ayat (2)
Jenis-jenis Pajak Daerah Tingkat II ditetapkan sebanyak 6 (enam) jenis pajak. Walaupun
demikian Daerah Tingkat II dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang
telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat II tersebut, apabila potensi pajak didaerah tersebut
dipandang kurang memadai.
Huruf a
Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Hotel
adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat,
memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran , termasuk
bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama , kecuali
untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat
menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,
tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
Huruf b
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua
jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun,
yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak
termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
Huruf c
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda,
alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk
tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan , menganjurkan atau
memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum
kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,
dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh
Pemerintah.
Huruf d
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan
ketentuan bahwa didaerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya
dibayar oleh Pemerintah Daerah.
Huruf e
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas
kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Huruf f
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas
pengambilan air bawah tanah dan /atau air permukaan untuk digunakan bagi orang
pribadi atau badan , kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul
secara alamiah diatas permukaan tanah . Air Permukaan adalah air yang berada
diatas permukaan bumi , tidak termasuk air laut. Oleh karena sumber daya air bawah
tanah dan air permukaan dikelola berdasarkan atas wilayah yang biasanya meliputi
beberapa Daerah Tingkat II, maka baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun
Pemerintah Pusat tetap berwenang mengatur koordinasi pengelolaannya, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
ayat (3)
Undang-undang ini menetapkan jenis-jenis pajak sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1)
dan ayat (2) dan menetapkan kriteria-kriteria untuk jenis pajak selain yang ditetapkan pada
ayat (1) dan ayat (2). Ayat (3) ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan
perekonomian daerah di masa mendatang yang mengakibatkan pergeseran potensi pajak
dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi daerah. Jenis pajak baru
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini
dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Huruf a
Yang dimaksud dengan kriteria bersifat pajak dan bukan retribusi adalah bahwa pajak
yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak , sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 6.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kriteria objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan
dengan kepentingan umum berarti pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan
bersama yang lebih luas antara Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan
aspek ketenteraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan kriteria potensinya memadai berarti bahwa hasil pajak cukup
besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya
diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan kriteria tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
berarti pajak tidak menunggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak
merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
Huruf e
Yang dimaksud dengan kriteria aspek keadilan antara lain adalah Objek dan Subjek
Pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak
dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan
dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan kriteria
kemampuan masyarakat adalah kemampuan Subjek Pajak untuk memikul tambahan
beban pajak.
Huruf f
Yang dimaksud dengan kriteria menjaga kelestarian lingkungan adalah bahwa pajak
harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak
memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak
lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah dan masyarakat.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 10% (sepuluh persen)
merupakan penerimaan Daerah Tingkat I dan 90% (sembilan puluh persen) merupakan
penerimaan Daerah Tingkat II yang dipergunakan untuk pemerataan dan merangsang
pembangunan Daerah Tingkat II.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Pasal ini mengatur tentang tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh Daerah
untuk setiap jenis pajak . Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberi perlindungan
kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah
tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri
besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya termasuk membebaskan
pajak bagi masyarakat yang tidak mampu.
Huruf a
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor serta
faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh
penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan.
Huruf b
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan
bermotor.
Huruf c
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar
kendaraan bermotor.
Huruf d
Tarif Pajak Hotel dan Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada Hotel dan/atau Restoran.
Huruf e
Tarif Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
Huruf f
Tarif Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual
objek pajak reklame yang nilai strategis pemasangan reklame.
Huruf g
Tarif Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
Huruf h
Tarif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas
nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
Huruf i
Tarif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas nilai
perolehan air yang dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas, dan
lokasi sumber air.
Ayat (2)
Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak sebagimana diatur pada ayat ini
dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap Wajib Pajak, sehingga dapat
dihindarkan praktek pemanfaatan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah pada suatu daerah
tertentu.
Contoh :
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sama dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor
di Jawa Barat seluruh daerah lainnya. Dalam hal demikian Wajib Pajak tidak dapat keuntungan
apakah akan mendaftarkan kendaraan bermotor di DKI Jakarta, Jawa Barat atau daerah
lainnya.
Ayat (3)
Dengan memperhatikan kondisi masing-masing Daerah Tingkat II, tarif untuk jenis-jenis pajak
sebagaimana diatur dalam ayat ini dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini, antara lain dengan
mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak yang diatur dalam ayat
ini, tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan yang
dikenakan pajak.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan
dengan mempertimbangkan, antara lain, kemampuan membayar Wajib Pajak.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Sesuai kelaziman internasional, Peraturan Daerah dapat memberikan pengurangan,
keringanan, dan pembebasan pajak, misalnya bagi korps diplomatik.
Pasal 5
Ayat (1)
Pertimbangan Menteri Keuangan diperlukan mengingat bahwa Pajak Daerah merupakan bagian
dari sistem perpajakan nasional yang memerlukan pembinaan secara terpadu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan
Peraturan Daerah yang belum mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dalam batas
waktu yang ditetapkan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Peraturan Pemerintah tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan untuk
pengesahan, permintaan untuk penyempurnaan, dan pembatalan Peraturan Daerah juga perlu
untuk memperhatikan dan mengatur prosedur yang diperlukan, khususnya demi kepentingan
nasional yang dihadapi.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan
pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan
pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain, pencetakan formulir perpajakan,
pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan
besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.
Pasal 7
Ayat (1)
Ayat ini mengatur tatacara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak.
Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala
Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
Ayat (2)
Bagi Wajib Pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh Kepala Daerah, pembayarannya
menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, nota perhitungan.
Ayat (3)
Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan
melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,
Apabila Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya,
dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menjadi sarana penagihan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri.
Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh
ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena ditemukan data fiskal
yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil hanya terhadap kasus-kasus tertentu
seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu
yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/
atau kewajiban material.
Contoh :
1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada
tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tahun
pajak 1988. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil
pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas
pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan./atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Kepala
Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil.
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan
besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat
yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki
oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari
pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat )
bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung
sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar.
Ayat (3)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah ,
maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini,
maka Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi
administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnnya pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
Pasal 10
Ayat (1)
Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan baik terhadap Wajib Pajak yang melakukan kewajiban
pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban pajak
yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak
atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrasi berupa denda
dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya, tidak atau terlambat
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh
tempo pembayaran atau terlambat dibayar.
Pasal 11
Ayat (1)
Kepala Daerah menentukan jatuh tempo pembayaran atas jenis-jenis pajak, namun tidak
melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak. Keterlambatan dalam pembayaran
masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Contoh :
Kepala /daerah dapat menentukan jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor satu
hari setelah tanggal berakhirnya Pajak Kendaraan Bermotor atas suatu kendaraan bermotor.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dasar hukum pelaksanaan Surat Paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan
perpajakan di bidang penagihan pajak.
Pasal 13
Ayat (1)
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan
pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak.
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat
perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah sebagai pemotong/pemungut pajak.
Ayat (2)
Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah
pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.
Ayat (3)
Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak, dalam hal
Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan.
Surat Ketetapan Pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah meskipun telah ditegur secara tertulis.
Apabila Wajib Pajak tidak membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan
itu, maka keberatannya ditolak.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah
bencana alam.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan
kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan,
sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
Pasal 14
Ayat (1)
ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka
tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi
keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
Surat Keberatan diterima.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kepala Daerah karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat
mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib
Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan
formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan
material terpenuhi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun
hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk
dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan,
yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.
Huruf a
Jasa Umum, antara lain, pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang
tidak termasuk Jasa Umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
Huruf b
Jasa Usaha, antara lain, penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah, penyediaan empat penginapan, usaha bengkel
kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.
Huruf c
Mengingat fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah
Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi
tersebut, Pemerintah Daerah mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu
dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan
tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi,
antara lain, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah.
Pengajuan izin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah tetap dikenakan retribusi, karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan
negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh Pemerintah
baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi
Perizinan Tertentu.
Ayat (2)
Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang
prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang ditentukan dalam Pasal 21.
Ayat (3)
Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha dengan Peraturan Pemerintah
dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan
kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang
bersangkutan. Penetapan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan
Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah,
tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait. Sebagai contoh Izin
Mendirikan Bangunan memerlukan koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan
Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Dalam menetapkan jenis-jenis retribusi kedalam golongan Retribusi Jasa Umum digunakan
kriteria sebagai berikut :
a. jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi;
b. selain melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut memberi manfaat
khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya
pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah memenuhi kriteria dimaksud,
sedangkan pelayanan kebersihan jalan umum tidak memenuhi kriteria tersebut ;
c. dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan atau diberikan kepada orang
pribadi atau badan yang membayar retribusi, contoh : Pelayanan kesehatan untuk
perseorangan adalah layak untuk dikenai retribusi dengan syarat orang yang tidak
mampu membayar retribusi diberikan keringanan, sedangkan pelayanan pendidikan
dasar tidak layak untuk dikenai retribusi ;
d. retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional
mengenai penyelenggaraan jasa tersebut
e. retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
f. memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan
yang memadai.
Dalam menetapkan jenis-jenis retribusi kedalam golongan Retribusi Jasa Usaha digunakan
kriteria sebagai berikut :
a. Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh
sektor swasta tetapi belum memadai, misalnya sarana pasar dan apotik ; atau
b. terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara
penuh oleh Pemerintah Daerah, misalnya, tanah, bangunan, dan alat-alat berat.
Dalam menetapkan jenis-jenis retribusi ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu digunakan
kriteria sebagai berikut :
a. perizinan tersebut termasuk urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
dalam rangka asas desentralisasi:
b. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum ;
c. perizinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perizinan yang
diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ;
d. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup
besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan.
Pasal 19
Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah tidak merupakan objek
retribusi, tetapi sebagai penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Apabila Badan Usaha Milik Daerah memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah wajib membayar retribusi.
Pasal 20
Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang
bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
Huruf a
Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar
alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan,
misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi , berapa kali/berapa kali/berapa jam parkir
kendaraan.
Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini
tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus. Misalnya mengenai izin
bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas
tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
Huruf b
Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung
besarnya retribusi yang terutang.
Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif
sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi
antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara
kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat
dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.
Pasal 21
Huruf a
Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan
kepentingan nasional. Disamping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan
masyarakat.
Huruf b
Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan oleh Daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang
layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan
diselenggarakan oleh swasta.
Huruf c
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat
menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan
jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya, dapat diperhitungkan
biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Kewenangan Daerah untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan jangka waktunya, dimaksudkan
untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Ketentuan dalam huruf d ini ditujukan agar Pemerintah Daerah menyatakan
kebijaksanaan yang dianut dalam menetapkan tarif sehingga kebijaksanaan tersebut
dapat diketahui oleh masyarakat. Mengenai jenis-jenis retribusi yang prinsip tarifnya
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah yang
bersangkutan mencantumkan prinsip tersebut. Terhadap jenis-jenis retribusi lainnya,
Peraturan Daerah menyatakan prinsip dan sasaran tarif sesuai dengan kebijaksanaan
daerah.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Ketentuan dalam Huruf g ini termasuk mengatur tentang penentuan pembayaran,
tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib
Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.
Misalnya retribusi tempat rekreasi diberikan keringanan untuk orang jompo, cacat, dan
anak sekolah. Untuk pembebasan retribusi, misalnya, pelayanan kesehatan bagi
korban bencana alam.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Pertimbangan Menteri Keuangan diperlukan mengingat bahwa retribusi merupakan bagian dari
sistem fiskal dan moneter yang memerlukan pembinaan secara terpadu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan
Peraturan Daerah yang belum mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dalam batas waktu
yang ditetapkan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Peraturan Pemerintah tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan untuk
pengesahan, permintaan untuk penyempurnaan, dan pembatalan Peraturan Daerah juga perlu
memperhatikan dan mengatur prosedur yang diperlukan, khususnya demi kepentingan
nasional yang dihadapi.
Pasal 26
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan
retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa
Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam
proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu
yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan
jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan
dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan
penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk,
kupon, kartu langganan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, karena Wajib Retribusi sakit atau terkena
musibah bencana alam.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Ayat ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang
diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6
( enam ) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ayat ini memberi suatu kepastian hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus sudah ada keputusan.
Disisi lain bahwa kepada Kepala Daerah diberi semacam "hukuman" apabila tidak
menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu yang ditentukan.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus
melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Ayat (3)
Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi
harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau
retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat
dilakukannya pembayaran kelebihan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan
utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak
secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak
kepada Pemerintah Daerah.
Contoh :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
Pasal 32
Ayat (1)
Saat Kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum
kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Teguran tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib
Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib
Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui
mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kriteria tertentu adalah Wajib Pajak melakukan usaha berupa, antara
lain, jasa, dagang dengan omzet diatas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk :
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau retribusi ;
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi.
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di tempat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang
lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
Ayat (2)
Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan
dengan pemeriksaan pajak atau retribusi, maka dikenakan penetapan secara jabatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas dibidang perpajakan
daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah
perpajakan daerah. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan untuk
mencegah disalah gunakannya bahan keterangan Wajib Pajak dalam usaha persaingan
dagang atau mengungkapkan keadaan asal usul kekayaan Wajib Pajak yang dapat
dikategorikan sebagai rahasia pribadi berdasarkan asas hukum pajak.
Ayat (2)
Para ahli dalam ayat ini adalah seperti akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan daerah.
Ayat (3)
Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka kerjasama dengan instansi lain, keterangan
atau bukti tertulis tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama Wajib Pajak, pihak
yang ditunjuk , pejabat, ahli atau tenaga ahli.
Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh
Kepala Daerah.
Ayat (4)
Untuk melaksanakan pemeriksaan disidang pengadilan dalam rangka pidana atau perdata
yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan Kepala
Daerah memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak,
termasuk pejabat pajak yang ditugaskan dalam Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan para
ahli atas permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi
kewajibannya.
Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan
kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan
sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan
pajak bagi daerah.
Pasal 38
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut
Umum, dan Hakim.
Pasal 39
Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan
serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang
mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
Pasal 40
Ayat (1)
Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan
diberitahukan kepada pihak lain, juga agar supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan
keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan
sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat.
Ayat (3)
Tuntutan pidana pada ayat (1) dan Ayat (2) sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan
tindak pidana pengaduan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Penyidik dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah dan retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Untuk mencegah kevakuman penerimaan daerah akibat diberlakukannya Undang-undang ini
karena Peraturan Daerah yang mengatur pajak atau retribusi berdasarkan Undang-undang ini
belum diberlakukan , maka Peraturan Daerah yang lama masih tetap berlaku sampai Peraturan
Daerah yang baru diberlakukan.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Pemberlakuan Peraturan Daerah yang lama tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sepanjang yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Retribusi
Perizinan Tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hanya berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-
undang ini diberlakukan. Peraturan Daerah yang lama tentang Retribusi sepanjang yang terkait
dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat (3) hanya berlaku paling lama 5
(lima) tahun sejak Undang-undang ini diberlakukan walaupun Peraturan Daerah yang baru
belum juga diterbitkan dalam jangka waktu tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah
daerah segera menerbitkan Peraturan Daerah yang baru sebagai peraturan pelaksanaan dari
Undang-undang ini.
Ayat (4)
Ayat ini memberikan kepastian kepada daerah untuk dapat memungut jenis pajak dan retribusi
yang dinyatakan tidak berlaku lagi menurut Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3685
This entry was posted
on Tuesday, March 31st, 2009 at 3:22 pm and is filed under Peraturan, _Undang - Undang.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.
Email This Post