Kalangan pengusaha menuduh pemerintah tidak konsisten dan tidak berpihak kepada pelaku pasar dalam negeri dengan maraknya impor bahan pokok, pemerintah juga dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri

Sebagai salah satu strategi meningkatkan penerimaan pajak di 2010, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan ekstensifikasi menggaet jumlah wajib pajak yang jumlahnya hanya 13 juta dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia

Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mulai berlaku efektif awal tahun depan. Tapi, pelaku usaha mengaku mulai khawatir dengan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan Pemerintah daerah (pemda) selama masa transisi

Pembebasan pungutan pajak pertambahan nilai alias PPN atas bahan kebutuhan pokok, termasuk sayur mayur dan buah-buahan, tidak hanya sebatas produk lokal. Pembebasan itu juga berlaku bagi barang impor

Pembahasan revisi master repo agreement (MRA) repo surat berharga masih belum menuai hasil. Pembahasan antara BI dan perbankan menemukan banyak poin yang masih harus dicarikan solusinya