JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah meminta perusahaan yang mendapatkan keringanan pembayaran pajak akibat stimulus fiskal mengalihkan dana yang dihematnya itu untuk meningkatkan daya beli pegawai mereka. Langkah itu sudah bisa dilakukan sejak sekarang karena pembayaran pajak perusahaan, terutama untuk pajak penghasilan (PPh) karyawan, sudah berlaku efektif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap mengajukan judicial review UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ke Mahkamah Agung (MA) meski proses kompromi dengan Ditjen Pajak tetap berjalan. Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan judicial review diarahkan agar BPK bisa memeriksa data pajak, sebagaimana BPK bisa memeriksa perbankan dalam UU Bank Indonesia.