Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap mengajukan judicial review UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ke Mahkamah Agung (MA) meski proses kompromi dengan Ditjen Pajak tetap berjalan. Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan judicial review diarahkan agar BPK bisa memeriksa data pajak, sebagaimana BPK bisa memeriksa perbankan dalam UU Bank Indonesia.